Jasa Kirim Barang ke Seluruh Indonesia - Saroha Cargo

Jasa Kirim Barang Se Indonesia

Berikut kami berikan beberapa pengertian dan maksud dari Pindahan untuk urusan bea cukai, perpajakan khususnya dalam pengiriman barang pindahan
I. PENGERTIAN 

Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia yang semula berdomisili di Luar Negeri, kemudian dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia, dan barang-barang tersebut terdiri dari barang-barang rumah tangga yang diperuntukkan akan tetap sebagai bagian dari keperluan rumah tangga bersangkutan, yang dalam hal ini tidak termasuk persediaan barang dagangan dan barang larangan serta kendaraan bermotor. 

Contoh barang umum dimasukkan sebagai barang pindahan seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, buku-buku, piano, organ, dan alat musik lainnya, alat olahraga, televisi, radio, Video, LD/CD/DVD Player, Komputer (PC), Alat penyejuk udara dan barang lainnya yang lazim dimiliki oleh sebuah rumah tangga.

II. SYARAT MEMPEROLEH KEMUDAHAN

    1. Rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan pindah dari luar negeri ke Indonesia karena telah berhenti atau selesai menjalankan tugas atau pekerjaannya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

    2.  Kepindahannya harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari instansi atau lembaga yang berwenang memenuhi ketentuan tentang jangka waktu bertempat tinggal di luar negeri.

III. PROSEDUR PENGELUARAN BARANG PINDAHAN

Pemilik barang mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan :

    1. Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya ;

    2. Surat Keterangan yang diperlukan ;

    3. Foto copy Paspor.

IV. PEMBEBASAN BEA MASUK & PAJAK IMPOR LAINNYA

Pembebasan bea masuk diberikan kepada :

    1. Pegawai negeri/anggota ABRI yang karena tugasnya ditempatkan di luar negeri beserta keluarganya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan penempatan di luar negeri dan Surat Keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari departemen yang bersangkutan .

    2. Pegawai negeri/anggota ABRI yang menjalankan tugas belajar di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun baik disertai keluarganya atau tidak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tugas belajar di luar negeri dari departemen yang bersangkutan.

    3. Pelajar/mahasiswa/orang yang belajar di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tempat belajar.

    4. Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus berdasarkan perjanjian kerja dan tempat bekerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia.

    5. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaanya pindah dan berdiam di luar negeri secara terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

    6. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah kedalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan izin menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan izin kerja tenaga asing dari Departemen Tenaga Kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap dan Izin Kerja Tenaga Asing sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

    7. Perusahaan yang memindahkan kegiatannya ke dalam daerah pabean Indonesia setelah dapat membuktikan tentang likuidasi perusahaannya di luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kamar Dagang dan Industri setempat yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara bersangkutan.

V. PERHATIAN

    1. Diplomat atau Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau ABRI atau Mahasiswa yang masih bertugas atau berdinas atau tinggal di luar negeri kemudian menjalankan cuti atau liburan di Indonesia, tidak berhak atas barang pindahan.

    2. Mahasiswa atau Pelajar atau Tenaga Kerja Indonesia atau Anak Buah Kapal atau Warga Negara Indonesia Lainnya yang bertempat tinggal atau bertugas di luar negeri kurang dari satu tahun tidak berhak memperoleh kemudahan atas barang pindahan.

    3. Barang yang bersangkutan bukan merupakan barang yang oleh Pemerintah Indonesia dinyatakan sebagai barang yang dilarang dimasukkan ke wilayah Indonesia. (Dipersilakan membaca tentang barang larangan).

    4. Anggota Korp Diplomatik yang dipindahkan kembali ke negara asalnya setelah menjalankan tugas kedinasan di Indonesia tidak diperkenankan membawa barang purbakala yang bernilai sejarah/kebudayaan ke luar negeri, kecuali dengan izin dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

    5. Barang-barang pindahan yang tiba bersama-sama pemiliknya atau paling lama 6 (enam) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang bersangkutan tiba di Indonesia.

    6. Barang pindahan dikecualikan dari pemungutan Pajak penghasilan Pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI NO:450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997

 

 
You are here  :

BERITA PERUSAHAAN

Latest Articles: